Lebak, – Lagi-lagi Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Malingping kebingungan untuk salurkan bantuan pangan beras cadangan pemerintah, pasalnya karena kuota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di sejumlah desa berkurang drastis, Selasa 27 Februari 2024.
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, ditengah kondisi masyarakat saat ini yang menjerit akibat kenaikan harga beras, jika bantuan dibagikan pada masyarakat, sedangkan KPM yang biasa dapat, tidak dapat, maka khawatir timbul konflik dan kericuhan.
“Desa kami biasanya sekitar 456, ini cuma ada 170, berkurang drastis, kita khawatir kalau dibagikan akan bermasalah dengan masyarakat,” ujar H. Aceng Junaedi, Kades Malingping Selatan.
Dikatakan yang sama oleh Kades Sukaraja, Adung, pihaknya pun bingung untuk menyalurkan beras bantuan, khawatir pihak desa yang disalahkan oleh masyarakat.
“Biasanya kita dapat 1.350, tapi yang datang 457, artinya 923 yang biasa dapat ga dapat. Wah ga sanggup kami bila nanti harus berhadapan dengan masyarakat, apalagi keadaan sekarang sedang seperti ini,” imbuhnya.
Lebih parahnya, Kades Malingping Utara, menuturkan ada KPM di desanya yabg sudah lama meninggal dunia, namun masuk data sebagai penerima bantuan.
“Aneh kita, ini data darimana? Masa ada warga yang sudah lama meninggal masuk data penerima, kalau meninggal 1 atau 2 bulan sih wajar, ini sudah tahunan meninggalnya. Harusnya koordinasi dong datanya dengan pihak desa,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Eka Darmana Putra, saat dikonfirmasi kejelasan kekurangan kuota program bantuan beras tersebut, menjelaskan program tersebut bukan kewenangannya.
“Silakan konfirmasi ke Dinas Ketapang sebagai institusi penyalur, sebab sumber beras CPP dari BAPENAS dengan menggunakan data dari Kemenko PMK bukan dari Kemensos.” Jelasnya.***
