Barometer Banten – Sejumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Ipal Komunal di Kabupaten Lebak, dihantui rasa was-was.
Ini diduga akibat adanya oknum pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Lebak, yang diduga mengarahkan pengadaan beberapa material.
Menurut informasi, pelaksanaan program Ipal Komunal di Kabupaten Lebak diwarnai protes dari sejumlah KSM yang merasa khawatir dijadikan “tumbal” oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan, namun tidak mengedepankan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dalam program tersebut.
Keresahan sejumlah KSM mencuat dalam zoom meeting dengan pihak DPUPR Lebak yang dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Kabid Cipta Karya pada DPUPR Lebak.
“Ada beberapa KSM yang mengembalikan salah satu barang yang diduga tidak sesuai spek. Mungkin masih ada yang belum,”ujar salah seorang pengurus KSM yang meminta agar namanya dirahasiakan.
Ketika ditanya, spek teknis salah satu material yang ditolak sejumlah KSM, Ia menyarankan agar langsung menghubungi pihak terkait di DPUPR Lebak.
“Silahkan aja hubungi pihak terkait di DPUPR Lebak nya. Beberapa pejabat yang menghadiri zoom meeting juga tau kang,” katanya.
Kepala DPUPR Lebak, Irvan, dikonfirmasi wartawan, tidak membantah adanya protes dari KSM karena adanya material atau barang yang diduga tidak sesuai spek.
“Kalau teknis silahkan bapak bisa langsung ke kabdinya (Kabid Ciptakan Karya (CK)),” ujarnya singkat seraya mengirimkan no Whats App, Kabid CK, Hendro.
Namun saat ditanya, kehadirannya pada zoom meeting yang diwarnai keresahan sejumlah KSM, Irvan tidak merespon.
“Ditelepon seluler kang,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabid CK pada DPUPR Lebak, Hendro, tidak merespon, dihubungi melalui sambungan WhatsApp nya selalu tidak aktif. (Hd)
