Barometer Banten – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di 14 Desa Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, masih menimbulkan pertanyaan besar. Dari mulai jenis usaha yang tidak jelas hingga pengelolaannya yang terkesan nepotisme.
Berdasarkan penelusuran wartawan, pengelola Bumdes di Kecamatan Cikeusik, rata-rata merupakan keluarga dekat Kepala Desa (Kades), seperti saudara kandung sampai suami Kades. Kalaupun orang lain, pengelolaan anggaran langsung ditangani Kades sendiri.
Selain itu, keberadaan kantor Bumdes juga sulit ditemukan, terlebih dugaan praktik terjadinya tindak pidana korupsi juga diperkuat dengan bungkamnya beberapa Kades saat dikonfirmasi oleh wartawan.
Seperti halnya Kades Rancaseneng, Kastirih, saat dikonfirmasi, ia meminta wartawan menanyakan Bumdes langsung kepada Direktur Bumdes di Desanya yang tak lain adalah suaminya sendiri.
“Kalau mau tahu mengenai Bumdes, tanya saja ke Direktur Bumdes nya, sama Pa Haji Duriat,” ujarnya, Jumat (19/11/2021).
Sedangkan Kepala Desa Cikeusik, Enur mengakui bahwa Direktur Bumdes adalah Adik kandungnya, yaitu Azis, dan usaha bergerak dalam usaha jual beli sawit.
“Angarannya cuma sepuluh juta dan cuma satu kali karena langsung Covid,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Desa Sumurbatu mengaku jika dirinya sudah tidak ingat berapa Anggaran dana yang di gelontorkan untuk Bumdes dan akan melihat dulu laporannya.
“Usahanya ke tabung sama perikanan cuma sekarang yang masih berjalan di tabung, karena perikanan mengalami kerugian. Untuk sekarang saya kurang ingat (jumlah anggaran-red) nanti saya lihat lagi ke laporannya,” katanya.
Kepala Desa Curugciung, Edni, Kepala Desa Sukaseneng, Mail, saat dikonfirmasi memilih bungkam. Sedangkan kepala Desa Cikiruhwetan, Ihad meminta wartawan untuk datang saja langsung menemuinya.
Sebelumnya diberitakan Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan menegaskan ia sudah menurunkan anak buahnya untuk cek kondisi Bumdes di 14 Desa yang berada di Kecamatan Cikeusik pasca mencuatnya pemberitaan Dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Bumdes.
Sampai berita ini diterbitkan wartawan masih terus berusaha menghubungi Kades lainnya. (Nur)
