Pengembangan Pelabuhan Binuangen Telan Anggaran Rp 10 Milyar

  • Whatsapp
Acara sosialisasi pengembangan pelabuhan perikanan binuangeun

Barometer Banten – Pemerintah Provinsi Banten nampaknya serius ingin mengembangkan pelabuhan Binuangeun yang terletak di Kecamatan Wanasalam, Lebak. Hal itu dibuktikan dengan penyiapan anggaran untuk pengembangannya hingga menelan biaya sebesar Rp 10 milyar.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten, Yudi Heriawan mengatakan, bahwa beberapa pembangunan yang akan dilakukan pihaknya itu terdiri docking, breakwater, pemagaran lahan, rehab lapak dan kios.

Bacaan Lainnya

“Tahun ini harus selesai, kemungkinan dilaksanakan sekitar Bulan Juli akhir atau Bulan Agustus. Jadi Desember 2021 ini sudah tuntas,” kata Yudi Heriawan usai mengisi kegiatan Sosialisasi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Binuangen di Gedung Serba Guna DKP Banten KCD Wilayah Selatan, Kamis (04/02/2021).

Dijelaskan Yudi, terkait aspirasi masyarakat kampung nelayan yang berkeinginan ketika dilakukan pemagaran harus memperhatikan aspek manusiawi, tentu akan dijadikan pertimbangan dalam hal tekhnis. Hal itu berkaitan dengan bentuk pagar, ukuran lebar pintu akses masuk dan lain-lain.

“Kami tidak akan mulai pembangunan ini sebelum ada kesepakatan dengan masyarakat, supaya tidak ada yang merasa dirugikan,” katanya.

Pemagaran lahan ini, kata Yudi, bertujuan sebagai batas mana saja yang menjadi lahan kepelabuhan dan mana pemukiman masyarakat. Ini, kata Yudi, merupakan salah satu pokok penting penunjang terbentuknya pelabuhan bersekala internasional.

Baca Juga: Astaga.. Ada Mayat Terkapar di Pantai Bagedur

“Kedepannya pelabuhan Binuangeun ini menjadi pelabuhan berskala internasional dengan dilengkapi berbagai syarat penunjangnya,” kata Yudi.

Sementara itu, Ketua RT 08 Kampung Nelayan, Desa Muara Binuangeun, Muhamad Nasir menegaskan, bahwa masyarakat yang saat ini masih berada dilingkungan lahan pelabuhan Binuangeun pada dasarnya tidak menghalangi rencana pemerintah tersebut. Namun, kata Muhamad Nasir, pemerintah juga harus memperhatikan aspek manusiawi, sebab di lahan tersebut ada rakyat Banten yang sejak kakek buyut mereka tinggal di sana.

“Kalau terjadi pemagaran, kami minta agar setiap halaman rumah ada akses agar masyarakat nelayan yang tinggal di dalam lingkungan tersebut tidak terisolir,” katanya. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *