Barometer Banten – Sejumlah pihak menyoal Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) SMA, SMK dan SKh swasta tahun 2021, yang tidak disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Mereka menilai muara masalah ini ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten yang lamban dalam mensosialisasikan tahapan BOSda tersebut.
Seperti diungkapkan Juliana Batubara, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Cilangkahan (IMC). Dia menilai persoalan ini jelas merupakan keteledoran Kepala Dindikbud Banten. Sebab, kata Juliana, Dindikbud tidak mendaftarkan ataupun meminta kepada pihak sekolah, untuk mendaftarkan diri sebagai penerima hibah melalui e-Hibah Bansos.
“Kepala Dindikbud Banten jangan cuci tangan dan menyalahkan yang lain. Tidak pantas seorang kepala dinas bilang persoalan ini terjadi sebelum dirinya menjabat. Terus selama ini ngurusin apa saja?,” ujar Juliana kepada Barometer Banten, Jumat (14/01/2022).
Dikatakan Juliana, selaku pihak yang paling bertanggungjawab dalam mengelola pendidikan di Banten, Dindikbud seharusnya gerak cepat dalam menyerap informasi, khususnya untuk kepentingan para pengelola instansi pendidikan di Banten.
“Kan persoalannya karena sekolah tidak daftar ke e-Hibah Bansos. Itu karena mereka (pengelola sekolah-red) tidak tahu dan tidak pernah diberi tahu oleh Dindikbud. Saya yakin, kalau mereka tahu harus daftar dulu ke e-Hibah Bansos untuk mendapatkan BOSDa, pasti mereka daftar. Ini kan tidak ada pemberitahuan dan tidak ada instruksi,” tandasnya.
Tidak cairnya BOSDa tahun 2021 ini, lanjut Juliana, harus menjadi catatan penting bagi Gubernur Banten Wahidin Halim. Sebab ini sangat merugikan para pengelola sekolah. Selain itu, menurut Juliana, masih banyak persoalan lainnya muncul dan tidak bisa diselesaikan oleh Kepala Dindikbud Banten.
“Bila perlu copot saja Kadisnya. Ganti sama yang bisa kerja. Kepala Dindikbud yang sekarang apa coba kerjanya. PPDB Online 2021 saja gagal yang direncanakan jauh-jauh. Gubernur harus segera mengevaluasi kinerja kepala Dindikbud,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Tabrani, saat dihubungi melalui sambungan WhatsApp tidak merespon pertanyaan wartawan. (Red)
