Barometer Banten, LEBAK, – Diduga karena akreditasi Puskesmas Parungsari Kecamatan Wanasalam Lebak Banten menyisakan hutang setelah kegiatan tersebut berlangsung, dampaknya bidan desa yang bertugas di setiap posyandu diminta Iuran partisipasi.
Hal ini disampaikan oleh Ketua LP-KPK, Iyan yang menyampaikan hasil investigasinya bahwa ada dugaan pemotongan pada bidan desa posyandu di Puskesmas Parungsari karena hutang kegiatan akreditasi Puskesmas yang dilakukan waktu lalu.
“Kami temukan adanya dugaan pemotongan pada bidan desa posyandu dengan alasan hutang akreditasi Puskesmas. Satu bidan biasanya memegang 1 desa, 4 sampai 5 posyandu. Nah dipotongnya setiap anggaran turun atau cair per posyandu sekian, lalu dikalikan dan diambil uangnya,” ujarnya pada wartawan, Minggu 2 Juni 2024.
Menurut Iyan, iuran atau bentuk partisipasi lainnya merupakan pungutan liar tidak diperbolehkan walaupun atas dasar musyawarah.
“Potongan dengan bentuk iuran, biaya partisipasi dan lain sebaginya menurut kami dilarang dan tidak diperbolehkan dengan dalih apapun. Meskipun hal tersebut merupakan hasil musyawarah bersama. Bisa saja psikis petugas kesehatan seperti bidan atau yang lainnya karena terpaksa, tertekan atau tidak berani menyangkal atau membantah ketika rapat musyawarah dilakukan,” kata Iyan.
Terpisah, Kepala Puskesmas Parungsari, Hendi beberapa waktu yang lalu membantah keras tudingan pemotongan tersebut. Menurutnya, perihal tersebut hanya iuran partisipasi, bukan pemotongan.
“Bukan pemotongan kang, itu hanya iuran partisipasi. Dan itu sudah dimusyawarahkan bersama, hasil kesepakatan dan semua setuju. Toh ini kan untuk kita juga bersama, untuk yang disini maupun masyarakat, agar pelayanan kesehatan Puskesmas Parungsari bertambah baik,” ujarnya beberapa hari lalu.
Kegiatan akreditasi Puskesmas diduga telah banyak menyisakan hutang pada Puskesmas yang menjalankannya. Hal ini dikarenakan, banyak sekali yang terkesan dipaksakan dan diadakan agar bisa lolos atau naik akreditasi.***
