Barometer Banten – Angka kemiskinan di Kabupaten Lebak dinilai cukup tinggi, DPRD Lebak dibawah kepemimpinan Muhamad Agil Zulfikar dinilai seperti “Singa Ompong”.
Hal tersebut disampaikan masa aksi dari Aliansi Gerakan Rakyat Melawan (Geram) dalam orasinya, di halaman gedung DPDR Lebak, Kamis (25/5/2023)
Korlap Aksi Andrian dalam orasinya mengungkapkan, ironisnya, ditengah kondisi masyarakat yang terpuruk dan menderita, Iti Octavia Jayabaya sebagai Bupati Lebak justeru hidup bahagia dan bergelimang harta dengan total kekayaan mencapai Rp23 miliar. Idealnya menurut dia, sebuah kepemimpinan adalah yang mampu melepaskan masyarakat dari kemiskinan dan penderitaan.
Masa aksi tidak hanya menyoroti sol indeks kemiskinan mereka juga menyoroti indeks pembangunan manusia yang dinilai tidak maksimal bahkan memprihatinkan, dibawah kepemimpinan Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi selama dua periode, indeks pembangunan manusia 2014 – 2022 selalu menempati IPM terendah di Provinsi Banten.
Dalam orasinya masa aksi menyebut, DPRD Kabupaten Lebak selaku wakil rakyat tidak memiliki taring untuk menggigit bahkan terkesan tunduk dalam cengkraman “Dinasti Jayabaya”.
Itu dibuktikan dengan acuhnya DPRD Lebak terhadap permasalahan – permasalahan yang ada dan diaspirasikan oleh masyarakat. DPRD seharusnya merupakan representatif dari rakyat Lebak, justeru patut diduga ada kongkalikong dengan oligarki “Dinasti Jayabaya”.
Dikatakan Andrian, berdasarkan semua fakta yang terjadi maka dapat disimpulkan bahwa ketika Dinasti Jayabaya berkuasa itu rakyat Lebak menderita. Oleh karenanya kata dia lagi, Aliansi Geram menuntut Bupati dan Wakil Bupati Lebak mempercepat kemunduran diri mereka sesegera mungkin, menuntut DPRD Lebak agar cepat tanggap dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Dua tuntutan kami, pertama Bupati dan Wakil Bupati Lebak segera mundur bahkan kami minta sebelum ditetapkan DCT Pileg 2024. DPRD Lebak agar cepat tanggap menanggapi dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat,” katanya. (red)
