Barometer Banten – Sejumlah lembaga swadaya Kemasyarakatan di Kabupaten Lebak menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat guna menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada KPU agar memperbaiki sistem seleksi dan pengawasan. Karena, selama ini rekrutmen ad Hoc diduga banyak masalah.
Ahmad Yani, koordinasi aksi mengatakan, aksi ini merupakan hasil komunikasi dan audensi dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat, yang akhirnya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor KPU. Tidak lain, pihaknya ingin lembaga KPU lebih baik dan profesional dalam menjalankan kinerjanya.
“Kami melihat sistem seleksi dan pengawasan yang dilakukan KPU selama ini banyak masalah dan menimbulkan tidak kondusif di beberapa wilayah di Lebak,” kata Ahmad Yani, kepada Banten Ekspres, Rabu (15/2/2023).
Lanjut Yani, pihaknya juga meminta agar KPU menyelesaikan dugaan adanya ketidak sesuaian penetapan hasil seleksi wawancara calon anggota PPK dan PPS untuk pemilu 2024.
“Kami melihat perlu adanya pendampingan dan pengawasan yang serius terhadap kegiatan di KPU agar berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dengan banyaknya masalah, kata Yani, pihaknya mendorong terhadap pemkab Lebak dan KPU setempat untuk menolak adanya rangkap jabatan pada anggota PPK dan PPS. Pihaknya juga mendorong agar aparat penegak hukum (APH) segera melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran hukum perdata dan pidana atas pelaksanaan seleksi PPK dan PPS yang diduga telah menggunakan anggaran secara tidak sesuai.
“Harus segara dievaluasi, karena KPU merupakan lembaga pemerintah yang harus netral dan menggunakan anggaran dari pemerintah,” tuturnya.
Ketua KPU Lebak, Ni’matullah mengaku, terimakasih atas aspirasi dan masukannya kepada KPU. Namun, dalam melakukan seleksi dan pengawasan terdapat rekrutmen ad Hoc, selama ini mengacu pada PKPU.
“Tentu masukan ini sangat baik dan kami terima,” ucapnya. (Sam)
